Mendikbud Muhadjir Effendy telah usulkan kepada Menkeu terkait honor guru honorer K2 dari sumber DAU (Ist)

Mendikbud Muhadjir Effendy telah usulkan kepada Menkeu terkait honor guru honorer K2 dari sumber DAU (Ist)


Pewarta

Dede Nana

Editor

Heryanto


Beberapa kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, kerap menimbulkan polemik di tingkat daerah. 

Terbaru, terkait penghentian pengangkatan guru honorer yang membuat beberapa kalangan melakukan penolakan.

Tapi, dimungkinkan usulan yang satu ini bisa membuat sumringah para guru honorer yang belum bisa diangkat menjadi ASN, baik PNS atau PPPK. 

Pasalnya, Muhadjir mengusulkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) untuk memberikan atensi terkait tunjangan atau honor bagi guru honorer K2.

"Sudah saya usulkan terkait itu. Beliau (Menkeu, red) memberikan atensi atas adanya honor untuk guru honorer K2 yang sumbernya dari DAU (dana alokasi umum)," ucap Muhadjir, Rabu (14/08/2019).

Besaran tunjangan atau honorer yang diusulkan itu, setidaknya setara dengan upah minimum regional (UMR) di masing-nasing daerah.

Hal ini tentunya menjadi kabar gembira bagi para guru honorer K2 yang masih belum diangkat jadi ASN. 

Walaupun kebijakan tersebut di Kabupaten Malang, di tahun depan pun telah dipersiapkan tambahan tunjangan setara UMR. 

Seperti yang kerap disampaikan Plt Bupati Malang Sanusi maupun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

"Kita akan alokasikan tunjangan bagi guru honorer setara UMR. Kita bisa melakukan itu dengan kekuatan PAD tahun depan," ujar Sanusi dalam berbagai agenda kerjanya berulang-ulang menyampaikan kebijakan tersebut.

Dengan pernyataan tersebut tentunya guru honorer K2 dengan kualifikasi pendidikan S1 di Kabupaten Malang akan mendapatkan tunjangan yang lebih manusiawi. 

Yakni sebesar Rp 2 juta tiap bulan dengan anggaran daerah, seperti yang juga disebutkan M Hidayat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

"Untuk guru honorer S1 honornya sekitar Rp 2 juta per bulan. Tapi tentunya juga dengan beberapa kewajiban yang juga harus dilakukan.

Seperti mengajar mengajar 24 jam dalam satu minggu serta memiliki pendidikan linier," ujar M Hidayat atau lebih akrab disapa Dayat.

Dengan adanya usulan Mendikbud kepada Menkeu terkait honor guru honorer K2 dengan sumber DAU, maka dimungkinkan kondisi yang selama ini menjadi polemik di tingkat daerah bisa diatasi. 

Bagi Pemkab Malang sendiri maka akan semakin lebar bila honor yang dijanjikan Sanusi dialokasikan dengan sumber daerah dan ditunjang juga melalui DAU.

Terkait anggaran pendidikan melalui DAU, Muhadjir mengatakan jumlahnya di tahun ini sebesar Rp 154 miliar. 

Termasuk setiap tahunnya dipastikan anggaran pendidikan akan naik. 

Dengan alokasi terbilang besar itu, Muhadjir memastikan tidak ada lagi daerah yang kekurangan dana untuk menggaji guru.

Hal itu juga, tegas mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini, daerah tidak ada alasan lagi ketika diberikan jatah kuota penerimaan guru PNS maupun PPPK. 

"Apalagi Menkeu juga akan mengunci DAU hanya untuk pendidikan saja. Tidak dipergunakan untuk yang lain karena memang sebagian besar peruntukannya untuk gaji dan tunjangan guru," ujar Muhadjir yang juga mengatakan tahun ini minimal sebanyak 52 guru PNS harus diangkat.

"Dengan begitu kita harapkan masalah ini akan selesai, soal guru honorer dan seterusnya," pungkas Muhadjir.
 


End of content

No more pages to load