Wali Kota Malang Sutiaji (Foto: Pipit Anggraeni/MalangTIMES)

Wali Kota Malang Sutiaji (Foto: Pipit Anggraeni/MalangTIMES)



Rencana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur tengah menjadi perbincangan hangat. Bahkan, Jokowi telah mengumumkan lokasi yang akan menjadi ibu kota baru, yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai salah satu wilayah Indonesia, Kota Malang mendukung penuh wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tersebut. Hal itu dinyatakan Wali Kota Malang Sutiaji. 

Menurut dia, perpindahan ibu kota tidak begitu berpengaruh terhadap Kota Malang. Bahkan, Sutiaji berharap Kota Malang bisa menjadi kota yang mandiri.

"Saya tentu mengikuti dan tidak ada persoalan. Pak Presiden (Jokowi) tentu mempunyai paradigma untuk pemindahan ibu kota itu. Dari kami (Kota Malang) tidak begitu memengaruhi ya. Kami malah ingin kota ini mandiri. Kalau koordinasi harus ke Kalimantan saja, tidak memengaruhi apa pun," ujar Sutiaji.

Apalagi, menurut pria yang akrab disapa Aji ini, era sekarang telah berbasis digitalisasi. Tidak ada lagi kesusahan hanya untuk koordinasi di mana pun lokasinya. Dengan perkembangan zaman, maka pekerjaan akan lebih mudah dijalankan melalui sambungan internet.

"Zaman sekarang koordinasi saja sudah bisa pakai media online. Ya kita harus punya satelit untuk dikuatkan supaya tidak dibajak oleh orang lain. Jadi, rahasia negara bisa kuat," imbuhnya.

Meski begitu, politisi Demokrat ini juga menilai bahwa jika pemindahan ibu kota negara untuk sebuah pemerataan, maka sektor kementerian juga bisa diletakkan di berbagai daerah. Misalnya saja, yang ada di ibu kota hanya kementerian koordinator dan kementerian kesekretariatan negara. Kedua kementerian itu berperan penting dalam hal komunikasi.

"Kalau untuk pemerataan, saya dulu pernah mengusulkan, lebih baik kementerian-kementerian itu dipindah. Jadi, diproyeksikan seperti Kementerian Pariwisata taruh saja di Bali. Kemenhan taruhlah misal di Papua, Kementerian Perdagangan mungkin di Batam. Artinya nanti itu mendistribusikan dan sambil menguatkan ekonomi. Semuanya menguatkan," pungkas dia.


End of content

No more pages to load